Assalamu’alaikum wr wb
Salam Bahagia untuk Kita Semua
Segala puji bagi Allah
Subhanahu wa Ta’ala, yang telah melimpahkan iman dan taqwa kepada kita
sekalian, serta kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat
bermuwajjahah dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Sulawesi Tenggara. Salawat dan
salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi
pelita-cahaya bagi kita dalam menempuh kehidupan yang penuh onak dan duri ini.
Sepuluh tahun yang lalu,
tepatnya pada tahun 2003, sebagai Gubernur, saya telah memulai ayunan langkah
pertama untuk mengawali kebijakan dan program pembangunan hampir 20 tahun ke
depan, dengan harapan beberapa landas tumpu telah dapat diupayakan sebagai
tapak menuju pragmatik 2020. Lima tahun terakhir saya sementara berada di luar
pemerintahan, namun hati dan pikiran saya, pemihakan dan kepedulian saya tetap,
yaitu : Bagaimana Sultra maju dan berkembang secara berkelanjutan pada era
transparansi global !
Tematik “SultraRaya2020” adalah sudut pandang
tentang kebijakan dan program menuju kebangkitan Sulawesi Tenggara pada tahun
2020. Artinya, pada tahun tersebut Sultra harus telah berhasil mencapai posisi
sebagai daerah yang maju dan berkembang, serta memiliki kedudukan dan peranan
yang berhormat secara nasional dan mondial.
Sultra adalah satu dari tidak banyak provinsi yang
memiliki potensi budaya lokal, dengan nilai dan semangat lokal, yang luar
biasa. Penduduk asli Sultra adalah (i) suku Tolaki, awalnya mendiami daerah kabupaten
Kendari dan Kolaka (daratan); (ii) suku Wawonii, di Pulau. Wawonii, serumpun
dengan suku Tolaki; (iii) suku Muna atau Wuna, yang mendiami seluruh daratan Pulau Muna dan pulau sekitarnya; (iv)
suku Moronene, awalnya dari utara, lalu mendiami kawasan Moronene, daratan
bagian selatan; (v) suku Buton mendiami Pulau Buton; (vi) suku yang mendiami
Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko (Wakatobi), serumpun dengan
suku Buton. Di samping penduduk asli, hidup pula (vii) suku Bugis, tersebar di
daerah pantai hingga ke pelosok; (viii) suku Makassar dan Selayar; (ix) suku
Toraja, Mori, Pamona dan Bungku; (x) suku Minahasa, Sangir, Ambon dan Timor;
serta (xi) suku pendatang, di antaranya melalui transmigrasi adalah suku Sunda,
Jawa, Bali dan Lombok (NTB). Pada saat ini semua suku praktis telah berbaur,
kawin-mawin, ditambah hampir seluruh suku dari Papua hingga Aceh,
mengkonstruksikan kekayaan budaya dan peradaban yang mengagumkan : Sultra Raya.
Allah Akbar !
Menurut
hemat saya, sesuai dengan semangat Bhinneka
Tunggal Ika – Tan Hana Darm-ma Mangrwa, warisan sejarah budaya ini wajib
dilestarikan. Masyarakat Buton sungguh beruntung masih memiliki peninggalan
Keraton Buton yang hampir dapat dikatakan utuh. Saya berfikir. Warisan budaya
Wuma di antaranya dapat dikonstruksikan dari Raja Muna V, Sugi Manuru, yang
melebar ke arah strata Kaumu, Walaka dan Anangkoli. Di daratan bisa dimulai
dengan masa Wakala, Sri Ratu Raja Konawe, sampai pemerintahan Perdana Menteri
Sulemandara Saranani di Pondidaha dan jalur-jalur Anakia, juga Puu Tobu yang
lain. Ingatan masyarakat Moronene tentang keperwiraan nenek-moyangnya yang
bergerak dari Mori (Sulteng) sungguh kemilau bila segera dikonstruksikan dalam
situs sejarah dan budaya. Warisan sejarah budaya yang sama bisa diupayakan di
kalangan penduduk asli lain yang tinggal di Kolaka, Bombana, Wakatobi dan
pulau-pulau yang ada lainnya. Tentu semua ini perlu pengkajian yang cermat.
Yang
pasti, SultraRaya2020 meletakkan sejarah dan budaya masa lalu sebagai sudut
pandang pemerintah dan masyarakat menuju masa depan. Lokalitas justru semakin
hadir secara lebih fungsional pada era globalisasi. Dalam kebersamaan antarsuku
dan antarbangsa, kita semakin membutuhkan kata “pulang”. Mudik ke haribaan
nenek moyang menjadi ritus yang indah dan mengagumkan; country road, kata John Denver dalam nyanyiannya.
Saya bersama
Saudara Bisman Saranani berharap dalam 5 tahun ke depan dapat memiliki
kesempatan membangun dan memulyakan peninggalan sejarah nenek-moyang kita.
Di bumi
nenek-moyang ini kita dilahirkan. Dan kelak di bumi yang sama kita akan
dikebumikan.
Siapa yang
menghargai nenek-moyang kita selain kita ?!!
Di
samping pembangunan kembali sejarah masa lalu, dalam 5 tahun ke depan ini kita
perlu membangun sejarah masa depan untuk kemajuan dan kesejahteraan Sultra.
Mari kita berangkat dari prinsip pertama, bahwa kemaknaan atau
ketidakmaknaan pemerintahan dan pembangunan itu ukurannya tunggal, yaitu :
manfaatnya bagi Rakyat. Kedua, dari pengalaman berbagai
bangsa, kemajuan peradaban menjadi prasyarat tumbuhnya peradaban kesejahteraan.
Ukuran kemajuan yang menjadi semangat zaman adalah ilmu pengetahuan dan
teknologi (saintek). Ketiga, motor penggerak kemajuan yang
menyatu dengan kesejahteraan adalah ekonomi.
Setelah melakukan
pengkajian secara seksama, maka Panel VoxPopuli yang saya bentuk merumuskan
skenario sebagai berikut :
Ø
Perlu
anggaran Rp 38,4 trilyun dalam 5 tahun untuk pengembangan saintek dan
sosial-ekonomi-kerakyatan (sekker), namun yang membebani APBD hanya 8,6% (Rp
3,3 trilyun), sisanya 91,43% (Rp 35,1 trilyun) dari sumber non-APBD, terutama
investasi masyarakat dan dunia usaha.
Ø
Dari
anggaran ini, 90,7% (Rp 34,8 trilyun) sepenuhnya atau murni untuk mendukung
pengembangan ekonomi-kerakyatan, atau rata-rata Rp 7 trilyun per tahun;
Ya, Rp 7 trilyun
rata-rata setiap tahun, atau 4x APBD sekarang ini untuk pengembangan ekonomi
Rakyat per tahun.
Penyelenggaraan
program saintifikasi (pengilmuan) di segala bidang kehidupan, lebih-lebih dalam
pengembangan sosial-ekonomi-kerakyatan (sekker), kita tidak boleh mengandalkan
pada APBD. Dana APBD hanya untuk pemacu saja, sehingga dalam 5 tahun ke depan
besarnya ketergantungan pada APBD cuma 8,6% dari anggaran SultraRaya2020.
Meskipun demikian,
sebagai konsekuensi penetapan target pertumbuhan PDB dalam 5 tahun ke depan
pada angka rata-rata 18,90% per tahun,
tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka saya juga bertekad
memacu APBD Sultra mampu tumbuh rata-rata 24,01%, dari hanya Rp 1,8 trilyun
tahun 2012/13 menjadi rata-rata Rp 3.56 trilyun per tahun, atau kumulatif APBD
2013 – 2017 mencapai Rp 17.52 trilyun. Angka yang terakhir ini hanya 46,4% dari
anggaran pengembangan masyarakat dan sosial-ekonomi-kerakyatan (sekker) yang matching dengan investasi dunia usaha
yang besarnya mencapai Rp 38,4 trilyun dalam 5 tahun.
Mungkin
di antara Saudara ada yang bertanya, apakah pertumbuhan PDB atau pertumbuhan
ekonomi Sultra mampu mencapai 3x lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional ?
Jawabannya : InsyaAllah Bisa ! Karena negeri ini belum pernah berkembang secara
ekonomi. Untuk itu APBD harus dipacu tumbuh rerata 24% per tahun. Tapi, APBD
kumulatif 6 tahun yang mencapai Rp 17,8 trilyun ini hanya 46,4% dari investasi
sekker.
Jika
Saudara bertanya, apa yang menjadi pushing
prower atau kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ?
Jawabnya : Sekker, atau sektor sosial-ekonomi-kerakyatan. Untuk itu ada dua
program stimulus. Stimulus pertama, penempatan dana pemerintah yang bersumber
dari APBD sebesar Rp 250 juta per desa/kelurahan, dengan penggunaan : Rp 150
juta per desa/kelurahan untuk pengembangan ekonomi-keusahaan sekker dan Rp 100
juta per desa/kelurahan untuk pengembangan BankBKR, atau Bank Koperasi Rakyat.
Rancangan ini telah saya susun secara sistematik, tertimbang dan terukur, serta
siap masuk dalam proses legislasi dalam kesempatan pertama bila Saya dan Bapak
Bisman Sranani terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
Bank BKR
dalam 5 tahun akan memliki putaran kredit Rp 86 trilyun, sepenuhnya untuk
Rakyat, atau 4,4x lipat dari APBD kumulatif 6 tahun, atau 5x lipat dari APBD
kumulatif 5 tahun. Artinya, setiap KK disediakan plafon kredit dari Rp 1,32
juta tahun 2013/14 menjadi Rp 20,57 juta per KK tahun 2017/18.
Dan, melalui
koperasi, Rakyat memiliki 100% BankBKR, sehingga bisa diterapkan sistem bunga
tanpa pelepasan hak atas bunga (tetap milik pembayar bunga setelah dipotong
biaya nyata-proporsional), atau sistem bebas riba (SBR).
Di
samping BankBKR, penempatan dana pemerintah Rp 50 juta per desa/kelurahan untuk
membangun JDDK, Jaringan Distribusi Desa – Kota, melibatkan 20.000 warung atau
toko kecil di 4.000 Kelompok SMS (Stelsel Masyarakat Sejahtera). Melalui JDDK,
warung-warung kecil di Sultra bisa memperoleh barang konsumen seperti mie,
rokok, obat, diterjen dan sebagainya sama harganya dengan toko-toko di Jakarta.
Baliknya, kita bisa angkut barang-barang produksi desa ke kota secara langsung
untuk memperoleh harga yang wajar. Hubungan ekonomi kota menghisap desa kita
rubah ke arah yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak yang terkait.
Stimulus
kedua,
pemerintah mengupayakan insentif 530 ribu hektar sebagai modal Rakyat dalam
menjalin kerja sama investasi dengan sektor swasta nasional dan internasional
dalam 5 tahun ke depan, yaitu : 100 ribu hektar perkebunan sawit Rakyat, 100
ribu hektar perkebunan kakao Rakyat, 100 ribu hektar hutan tanaman Rakyat, 100
ribu hektar pertanian lahan perairan, serta 100 ribu hektar pertambangan nikel
Rakyat, dan 30 ribu hektar tambang emas Rakyat. Stimulus pembangunan melalui
alokasi asset-modalitas dan faktor produksi kepada Rakyat ini, ditambah dengan
modal riil Rp 100 juta per desa/kelurahan (berasal dari Rp 250 juta dikurangi
dana untuk BankBKR dan JDDK), diharapkan mampu memantapkan posisi Rakyat untuk
bertindak sebagai share holder dalam
kerja sama mitra sejajar dengan dunia usaha swasta.
Sebagai
pemerintah, kelak, tanda tangan saya dan wakil saya, Saudara Bisman Saranani,
dalam alokasi sumber ekonomi – faktor produksi – kesempatan ekonomi hanya untuk
kepentingan rakyat, dan kepada para investor yang memahami kepentingan rakyat.
Kebangkitan
sekker melalui insentif Rp 250 juta per desa/kelurahan dan penyediaan 530 ribu
hektar lahan daratan dan perairan, dianyam dalam program investasi swasta untuk
pengembangan wilayah. Untuk menyebut sebagian, sekedar contoh :
(i)
Mendorong
pertumbuhan kawasan Kolaka, Kolaka Utara dan Bombana sebagai pusat industri
pertambangan minimal rantai kedua (bukan bahan galian), serta memperjuangkan
“Harga Kolaka” dalam bursa komoditi nikel dunia. Untuk itu kita akan membangun
bandara di antara kawasan Kolaka - Bombana,
(ii)
Konawe
dan Konawe Selatan akan dikembangkan reformasi pertanian dan pembangunan
pedesaan menuju industrialisasi pertanian, perkebunan dan peternakan;
(iii)
Muna
diharapkan akan tumbuh sebagai pusat hutan jati (tectona grandis) varietas Muna dan pusat industri kehutanan KPTI,
Kawasan Paling Timur Indonesia. Untuk itu di antaranya akan dibangun jembatan
yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton, Jembatan Tonna;
(iv)
Kawasan
Buton Utara dan Konawe Utara akan dikembangkan menjadi kawasan perikanan kelas
dunia dengan basis Laut Banda, termasuk melibatkan kawasan Moramo, Konawe
Selatan;
(v)
Kendari
bersama Pasar Wajo didorong menjadi Pusat Distribusi KPTI;
(vi)
Kendari
sebagai pusat industri kakao dan meri-culture,
sehingga berhasil mengupayakan “Harga Kendari” untuk bursa komoditi kakao dunia
dan bursa komoditi perikanan dunia;
(vii)
Memperjuangkan
Kabupaten Boton dan Kota Bau Bau sebagai pelabuhan bebas (entreport/Freeport)
di KPTI;
(viii)
Kawasan
Wakatobi sebagai kawasan wisata alam dan resor wisata kelas dunia, dengan
dukungan bandara internasional.
Akhir kata, . . .
Telah lama Rakyat menderita
Telah lama Rakyat sengsara
Telah lama Rakyat terhina
dan dihina karena kemiskinannya.
Telah
tiba saatnya kita secara jujur mengembalikan pemerintahan dan pembangunan
kepada Rakyat. Politisasi dan politicking
sudah saatnya dijauhi, termasuk kita harus berani berkata “tidak !” terhadap
transaksi alokasi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, juga terhadap
transaksi kesempatan dan jabatan, untuk kepentingan politik. Bila tidak
demikian, lalu ma hadza Allah ?
Akhirul
kalam, dengan kesadaran yang mendalam, saya menyampaikan pernyataan Kalifah Abu
Bakar Ash-Shiddiq r.a. pada waktu inagurasi kepresidenan Republik Islam :
Siapa yang lemah di antara kalian, termasuk orang miskin,
dia kuat di mataku, sampai aku mengembalikan hak-haknya.
Siapa yang kuat di antara kalian, termasuk orang kaya,
dia lemah di mataku, sampai aku mengambil hak-haknya”
Semuanya
terpulang kepada Rakyat Sultra dalam memilih pemerintah yang sebenar-benarnya
pemerintah : Truly Government –
Governance !
Vox Dei – Vox Populi. Suara Tuhan – Suara Rakyat
Hidup Sultra !!
Wassalamu’alaikum wr wb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar