Pasangan AMAN Siap Gugat Hasil PILKADA SULTRA

KENDARI– Pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani, kandidat gubernur-wakil gubernur yang dianulir oleh KPU Sulawesi Tenggara, siap mengajukan gugatan hasil pemilihan kepala daerah provinsi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rencananya pasangan Ali Mazi-Bisman Sarani akan menyampaikan gugatan proses Pilkada Sultra ke MK pada 12 November 2012, sehari setelah KPU Pusat menetapkan hasil Pilkada Sultra,” kata salah seorang tim sukses Ali Mazi, Kaimuddin, via telepon dari Jakarta, Jumat (9/11).

Menurut Kaimuddin, tersebut dilengkapi dengan sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan oleh lima anggota KPU Sultra yang sudah dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Beberapa bukti tersebut antara lain berita acara verifikasi faktual berkas administrasi pasangan calon yang dilakukan oleh KPU dan undangan sebagai calon gubernur yang lolos verifikasi dari KPU untuk menghadiri penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu juga bukti berupa berita acara penetapan calon gubernur/wakil gubernur Sultra periode 2013-2018 yang disetujui melalui rapat pleno dan ditandatangani tiga orang anggota KPU.

“Dengan bukti-bukti yang disiapkan itu, kami optimistis hakim MK akan menganulir hasil Pilkada Sultra, karena KPU telah dengan sengaja meghilangkan hak pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani untuk ikut pilkada yang dipilih pada 4 November 2012 lalu,” katanya.

KPU Sultra melalui rapat pleno pada 12 Oktober 2012, menetapkan 4 pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sultra periode 2013-2018 yang ikut pilkada pada 4 November 2012.

Keempat pasangan tersebut adalah Buhari Matta-Amirul Tamim, Nur Alam-HM Saleh Lasata, Ridwan BAE-Haerul Saleh, dan Ali Mazi-Bisman Saranani.

Namun saat rapat pleno pencabutan nomor urut pasangan calon pada 13 Oktober 2012, Ketua KPU Sultra Mas’uddin secara sepihak tidak memberikan kesempatan kepada pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani untuk mencabut nomor urut.

Pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani yang merasa dirugikan dengan kebijakan Ketua KPU Sultra tersebut, mengajukan keberatan kepada DKPP.

Melalui sidang kode etik yang dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, lima anggota KPU Sultra akhirnya dipecat karena terbukti telah melanggar undang-undang dalam menyelenggarakan proses pilkada Sultra.

Atas pemecatan lima anggota KPU tersebut proses tahapan penyelenggaraan pilkada Sultra akhirnya dilanjutkan oleh KPU Pusat tanpa menyertakan pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani.

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dipilih pada 4 November 2012 tersebut saat ini masih saling klaim memenangkan pemilihan gubernur.

Pasangan Nur Alam-HM Saleh Lasata (NUSA) mengklaim memenangkan Pilgub Sultra dengan perolehan suara 50,03%. Sedangkan BM-Amirul yang menggunakan lembaga survei Satu Hati, juga mengklaim memenangkan Pilgub Sultra dengan perolehan suara 47,30%.

Sementara hasil perhitungan cepat yang dilakukan Partai Golkar menempatkan pasangan ARBAE sebagai pemenang dengan perolehan 42,6%. (Ant//Juanda)

Tim BM-Amirul Tuding Calon Lain Lakukan Money Politik

KENDARINEWS.COM: Tim dari pasangan calon Buhari Matta-Amirul Tamim menuding adanya pihak dari calon lain melakukan money politik atau politik uang guna memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Koordinator Strategi dan Pemenangan BM-Amirul, Arsyad Abdullah, mengatakan proses pilkada di Sultra tidak kredibel karena ada usaha dari pihak lain untuk menghalalkan segala cara guna memenangkan pilkada.

"Kami memang mencurigai adanya money politik dalam pilkada kali ini, kami sendiri mendapatkan pada jumat malam (2/11/2012) di Kantor BPD Sultra masih ada yang melakukan pencairan dana block grant, seharusnya ini tidak dibenarkan, mana ada proses pencairan malam hari," terang Arsyad kepada sejumlah rekan media, Senin (5/11/2012).

Menurutnya, adanya money politik merupakan cara yang tidak benar, dimana calon dapat membeli suara seseorang dengan iming-iming uang, padahal politik tidak mengajarkan demikian.

"Pemimpin yang diinginkan tentu pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang dapat dibeli dengan uang, jika pilkada kali ini dilakukan dengan cara tersebut, maka tidak akan ada pemimpin yang amanah, pemimpin yang ada hanyalah pemimpin yang selalu melakukan segala cara dengan uang," cetusnya.

Selain itu, tim BM-Amirul juga menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tidak mengeluarkan kartu panggilan, jika diketahui di daerah tersebut terdapat basis BM-Amirul.

"Kartu panggilan di daerah tertentu yang sudah diketahui banyak basis BM-Amirul tidak diberikan kartu panggilan untuk memilih, ada apa ini," kesalnya.

Untuk itu, ia bersama tim yang lain sedang membentuk tim kuasa hukum untuk menindak lanjuti segala bentuk kecurangan yang dirasakan tim BM-Amirul di lapangan.

Pilkada Sultra kali ini diikuti oleh tiga pasangan calon, BM-Amirul, Nur Alam-Saleh Lasata dan Ridwan Bae-Haerul Saleh. Nur Alam-Saleh Lasata tampil sebagai calon incumbent dalam pilkada Sultra. (lina)

http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36283&Itemid=224

ARBae Optimis Pilkada Sultra Lanjut PSU

KENDARINEWS.COM: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah dilakukan pada tanggal 4 November 2012, meskipun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia belum menetapkan siapa yang menjadi pemenang terhadap perolehan suara tertinggi dalam pilkada kali ini, namun pasangan Ridwan Bae-Haerul Saleh (ARBae) optimis akan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Menurut Ridwan, ketiga pasangan calon yang bersaing dalam pesta demokrasi yakni Buhari Matta-Amirul Tamim, Nur Alam-Saleh Lasata dan Ridwan Bae-Haerul Saleh sudah mengklaim bahwa ketiganya menang berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh tim dan lembaga survei dari masing-masing calon.

"Tidak perlu heran jika hari ini semua pasangan calon mengklaim dirinya menang, ini merupakan imbas dari ketidak beresan proses pilkada yang terjadi di Sultra, saya juga tidak meyakini semua proses ini, karena itu tim kami selalu yakin bahwa pilkada di Sultra akan terjadi PSU," katanya saat ditemui di kediamannya, Senin (5/11/2012).

Ia juga mengaku dalam pilkada, ia bersama timnya tidak memforsir energi yang terlalu besar, karena ia sudah yakin bahwa pilkada kali ini tidak resmi, sehingga Mahkamah Konstitusi akan memutuskan PSU di Sultra.

"Memang sangat aneh kedengarannya kalau semua pasangan calon mengklaim dirinya menang, tapi ini bukti kongkrit juga yang kami dapatkan di lapangan, sebenarnya tanda-tanda dari PSU sudah sangat nampak ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat lima komisioner KPU Sultra," tegasnya.

Ridwan juga menyayangkan apa yang menjadi keputusan KPU RI untuk melanjutkan proses pilkada di Sultra tanpa ditinjau kembali, apakah produk yang dihasilkan oleh lima mantan komisioner sebelumnya sudah benar atau tidak.

"Sampai saat ini ketika saya bertanya tentang keabsahan status kami sebagai calon yang diputuskan oleh dua mantan komisioner belum ada yang bisa menjawab, bahkan KPU RI tidak menjawab pertanyaan saya, panwas juga sudah menegaskan beberapa kali jika putusan yang diambil mantan komisioner sebelumnya salah sehingga cacat di mata hukum, KPU RI hanya datang melanjutkan yang salah, kalau begini keadaannya mending tidak usah dipecat komisioner KPU Sultra," cetus Ridwan.

Untuk itu, ia bersama timnya saat ini terus mempertahankan basis suara yang ia miliki, agar dalam PSU yang jika diputuskan MK, tim ARBae bisa memperoleh kemenangan tanpa adanya kecurangan. "Kami hanya ingin menjaga basis suara kami yang sudah ada, kami tidak ingin senang dengan kemenangan kami saat ini, karena kami tahu akan ada PSU, saya berharap MK tidak menutup mata atas kekisruhan pilkada di Sultra," katanya.

Kekisruhan yang terjadi di KPU Sultra karena adanya ketidak kompakan di tubuh internal komisioner, dua komisioner KPU Sultra, Mas'udi dan Bosman menetapkan tiga pasangan calon, Buhari-Amirul, Nur Alam-Saleh Lasata dan Ridwan Bae-Haerul Saleh. Sementara tiga komisioner KPU Sultra, Eka Suaib, La Ode Ardin dan Abdul Syahir menetapkan empat pasangan calon ditambah Ali Mazi-Bisman Saranani.

DKPP menilai bahwa KPU Sultra lalai dalam menjalankan tugasnya karena terjadinya ketidak kompakan, melanggar sumpah jabatan dan melanggar kode etik, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2012, DKPP memberikan sanksi berupa pemecatan kepada lima komisioner KPU Sultra, bertepatan dengan itu, DKPP juga menginstruksikan kepada KPU RI untuk menindak lanjuti pilkada di Sultra. (lina)

http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36284&Itemid=224

ALI MAZI - BISMAN SARANANI: KPU Kota Kendari Tagih Janji KPU RI

ALI MAZI - BISMAN SARANANI: KPU Kota Kendari Tagih Janji KPU RI: KENDARINEWS.COM:  Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Kendari menagih janji KPU RI untuk menghadiri pleno rekapitulasi perolehan suara Gubernu...

KPU Kota Kendari Tagih Janji KPU RI

KENDARINEWS.COM: Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Kendari menagih janji KPU RI untuk menghadiri pleno rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2013-2018. Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Kota Kendari Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, Hidayatullah. 

Menurutnya, ia bersama komisioner lainnya tidak akan menyerahkan hasil rekapitulasi kepada sekretariat KPU Sultra, sebab yang bertanggung jawab saat ini terhadap pelaksanaan pilgub Sultra yakni KPU RI, karena lima komisioner KPU Sultra telah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Mudah-mudahan KPU RI bisa menepati janji untuk menghadiri rekapitulasi perolehan suara dari 12 kabupaten/kota yang ada di Sultra, kalau KPU RI sudah ada di Kendari, maka kami akan datang dan menyerahkan hasil rekapitulasi untuk Kota Kendari, tetapi jika tidak datang, kami tidak akan menyerahkan hasilnya, apalagi jika harus diserahkan kepada sekretariat," kata Hidayatullah di Ruang Kerjanya, Senin (5/11/2012).

Ketidak inginan KPU Kota Kendari untuk menyerahkan hasil rekapitulasi kepada sekretariat kpu bukan tanpa alasan, hal itu dilakukannya karena pihaknya menilai bahwa sekretariat bagian dari birokrasi.

"Kenapa kami tidak ingin menyerahkan hasil rekapitulasi kepada sekretariat semua itu karena kami meragukan independensi sekretariat karena mereka itu bukan penyelenggara tetapi bagian dari birokrasi jadi tidak ada wewenang dari pasal manapun untuk sekretariat melakukan rekapitulasi," terangnya.

Tidak ingin hasil rekapitulasi dipermainkan oleh pihak manapun, KPU Kota Kendari tetap konsisten untuk menunggu kedatangan KPU RI. "Kami dijadwalkan untuk memberikan hasil rekapitulasi pada tanggal 9 November, tetapi jika KPU RI tidak ada, kami akan tetap menunggu sampai KPU RI datang, baru kami berikan hasil rekapitulasinya," katanya.

KPU RI mengambil alih pelaksanaan pilkada di Sultra karena putusan dari DKPP yang telah memberikan sanksi pemecatan kepada lima komisioner KPU Sultra, Mas'Udi, Bosman, Eka Suaib, La Ode Ardin dan Abdul Syahir. Pemecatan kepada lima komisioner KPU Sultra telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober, pemecatan dilakukan karena DKPP menilai komisioner KPU Sultra telah melanggar sumpah jabatan, tidak berhati-hati atau ceroboh dalam mengambil keputusan dan melanggar kode etik.  Sementara pemungutan suara juga telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan mantan komisioner KPU Sultra pada tanggal 4 November. (lina)

http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36294&Itemid=224

Panwaslu Sultra Temukan Keterlibatan PNS

KENDARINEWS.COM: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulawesi Tenggara, menemukan keterlibatan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam berkampanye oleh beberapa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2013-2018. Demikian diungkapkan Pokja Pengaduan Panwaslu Sultra, Zamzam Zaid kepada wartawan di Kendari, Sabtu (3/11/2012).

"Temuan panwas di masa kampanye hingga hari ketiga minggu tenang ini, dari tahap masa kampanye, kami sudah menemukan keterlibatan PNS, keterlibatan tersebut secara merata hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sultra," kata Zamzam.

Selain menemukan keterlibatan PNS, panwas juga menemukan keterlibatan anak-anak pada masa kampanye, namun hal tersebut telah diklarifikasi kebenarannya.

"Setelah kami pelajari kalau untuk keterlibatan anak-anak, sama sekali tidak ada mobilisasi massa, hanya saja anak-anak datang untuk melihat hiburannya, sebagiannya lagi ada yang dibawa orang tuanya, jadi untuk anak-anak sama sekali tidak ada mobilisasi massa," paparnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih mengkaji unsur PNS yang terlibat dalam kampanye, termasuk penggunaan fasilitas negara.
"Pasti akan kami berikan teguran, namun kami masih mengkaji lagi siapa-siapa saja PNS yang terlibat kemudian kami berikat surat pemberitahuan kepada instansi terkait baik itu BKD maupun Sekda," tegas Zamzam. (lina)

Ini Dia Pengakuan Warga Soal Pilkada Sultra Minggu Besok

KENDARI–Sebagian warga masih meragukan pelaksanaan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2018 yang dijadwalkan Minggu 4 November 2012.

Anggota KPU Kabupaten Bombana, Ashari Usman melalui telepon dari Pulau Kabaena, Sabtu, mengatakan pihaknya sedang mendistribusi logistik pemilihan berupa surat suara pada tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Sebagian warga pesimis atau ragu dengan jadwal pencoblosan besok (4/11). Mereka menyaksikan bahwa kedatangan saya membawa perlengkapan pemilihan tetapi masih ada yang bertanya jadi atau tidaknya pemilihan gubernur besok,” tutur Ashari.

Namun demikian, kata dia, jajaran KPU Bombana sudah menjalankan tanggung jawab secara optimal untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang akan diikuti tiga pasangan calon.

“Posisi distribusi perlengkapan sudah pada tingkat PPK. Seterusnya pada tingkat PPS dan KPPS sehingga dipastikan besok pemilihan calon pemimpin Sultra lima tahun ke depan akan berjalan sesuai rencana,” kata Ashari.

Panitia telah mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) dan ada pula yang memanfaatkan sarana publik, seperti bangunan posyandu, ruang kelas belajar di sekolah dan balai pertemuan di kantor desa.

Pantauan di Kota Kendari bahwa panitia pemilihan mulai membagikan surat panggilan memilih sejak tadi malam.

Bagi warga yang belum memperoleh surat panggilan memilih dapat memanfaatkan kartu tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP yang masih berlaku, kata anggota KPPS, Harun.

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra periode 2013-2018 yang akan berebut suara 1,7 juta wajib pilih adalah Buhari Matta-Amirul Tamim (BM-Amirul), Nur Alam-Saleh Lasata (NUSA) dan Ridwan Bae-Haerul Saleh (AR-bae). (Ant/mnk)